Audiensi Wakil Ketua DPR RI Taufik Kuniawan dengan peserta Grandfinal Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar berlangsung hangat dan diwarnai dialog dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/11) dibuka Taufik dengan pertanyaan lebih suka mana di Jakarta atau di daerah?

“Suka di daerah..,” jawab peserta yang mewakili seluruh provinsi itu dengan riuh. Wakil Ketua DPR bidang Kesra itu terlihat sedikit terkejut, namun akhirnya ia mencoba mahfum. “Wah menginapnya di Asrama Haji Pondon Gede ya, itu memang wilayah macet. DKI memang pertumbuhan penduduk dengan fasilitas infrastruktur tidak seimbang, dulu hampir setiap hari macet, sekarang lebih parah lagi hampir setiap jam macet,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Taufik memberikan apresiasi kepada para peserta lomba yang dipastikan merupakan siswa-siswa SMA terbaik, calon pimpinan Indonesia masa depan. Ditengah era keterbukaan ini menurutnya bangsa besar yang sangat majemuk ini memerlukan pengendali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip 4 pilar - Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi acuan bersama.

Taufik Kurniawan yang juga politisi Partai Amanat Nasional itu memberi peluang kepada seluruh peserta untuk berdialog menanyakan permasalahan aktual bangsa. Afe siswa dari Papua dengan tangkas langsung mengacungkan tangan menjadi penanya pertama. “Papua memperoleh dana otonomi khusus – otsus yang tidak kecil, sejauh ini bagaimana pengawasan penggunaan anggarannya?” tanyanya. Ia secara khusus meminta Wakil Ketua DPR memberikan solusi bagaimana mengatasi kemiskinan di provinsi paling Timur Indonesia itu, yang berdasarkan data BPS masih tertinggi.

Sementara itu Daud guru pendamping siswa dari NTT mengaku terkagum-kagum karena baru  pertama kali datang ke Ibukota negara. “Sesampai di Jakarta ini ternyata perbedaannya cukup jauh, kita berharap pembagian kue pembangunan itu kalu bisa lebih merata,” paparnya. Baginya pemerataan itu penting untuk meminimalisir kesenjangan sosial. “Kalau orang punya pekerjaan, sejahtera, dia tidak akan buat gejolak.”

Pertanyaan yang tidak kalah kritis datang dari Dimas Wahyudi siswa SMA dari Sumatera Selatan. “Masalah bangsa yang utama adalah pendidikan, TKI di luar negeri dipukuli karena tidak memiliki pendidikan memadai. Anggota DPR saya lihat di televisi ribut juga karena pendidikan yang masih kurang. Bagaimana mengatasi hal ini?” tandasnya. Tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin serta senyum simpul dari Wakil Ketua DPR mengiringi pertanyaan ini.

“Wah pertanyaannya berat-berat semua nih,” kata Taufik mengawali jawabannya. Fakta menunjukkan kondisi negara pasca reformasi, pembangunan di daerah belum merata, masih ada yang tertinggal. Itulah sebabnya digunakan instrumen otonomi daerah, untuk Papua ditambah otonomi khusus – otsus . Tujuan utamanya adalah mempecepat proses pembangunan. Dari pengamatan pribadinya yang hampir setiap tahun berkunjung ke Papua, pembangunan di wilayah paling Timur Indonesia ini dari waktu ke waktu meningkat.

Pada bagian lain ia menambahkan otonomi dan otsus juga mendatangkan euforia bagi beberapa pimpinan di daerah. “Banyak Bupati, Walikota yang terkena masalah hukum,” paparnya.  Ia juga meminta rakyat di daerah mengambil peran, membantu mengawasi anggaran yang dikirim ke daerah termasuk dana otsus. “Jangan ada dana jadi masalah, tidak ada dana jadi tambah masalah.”

Terkait pemerataan Taufik Kurniawan menjelaskan DPR bersama pemerintah telah sepakat masalah renegosiasi kontrak karya harus dikembalikan kepada rakyat, bangsa dan negara. Ia memberi contoh rakyat Papua jangan hanya jadi penonton ketika perusahaan pertambangan seperti Freeport McMoran menikmati hasil yang begitu dasyat. Namun proses itu menurutnya harus bertahap, penyelesaiannya harus dilakukan tanpa harus kehilangan kepercayaan investor asing.

Keberpihakan negara pada pendidikan terlihat pada anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945. Akan tetapi ia mengakui 60 persen dari anggaran tersebut masih untuk keperluan membayar gaji guru dan dosen. Wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah VII ini berkeyakinan upaya menjadikan anggaran tersebut sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas  dan fungsi pendidikan pada saatnya akan berhasil dilakukan. (iky) foto:iw/parle